07 Dec 22 16:28 PM

RAKOR PBB DAN PAD LAMBAR

LAMBAR- Asisten I Bidang Administrasi Umum Gunawan Rasyid menghadiri acara sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) PAD Dan PBB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016, di Ruang Rapat Kenghatun Rabu, (27 /07).

 

Asisten I menyampaikan penerimaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk diketahui bahwa sampai saat ini sektor PAD baru menyumbang 4,19 % dari total penerimaan daerah kabupaten Lambar, dengan kata lain tingkat ketergantungan Kabupaten Lambar terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

 

Kemudian berdasarkan laporan kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah kabupaten lampung barat, bahwa realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan saat ini mencapai 61,26 %. Namun secara umum realisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah belum mencapai 50,00 %. Hal ini kiranya dapat menjadi perhatian bagi skpd pengelola pendapatan asli daerah untuk lebih mengoptimalkan upaya pemungutan pendapatan asli daerah, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah dari masing-masing SKPD sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

 

Seperti kita ketahui bersama, sejak tahun 2014 kita telah melaksanakan pengelolaan PBB P2, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. “karena sampai saat ini data wajib Pajak Yang Kita Kelola Masih Berdasarkan Database Yang Diberikan Oleh Pihak KPP Pratama Kotabumi, tentunya hal ini masih banyak memerlukan pemutakhiran data yang pada akhirnya akan berdampak dengan meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan kabupaten Lambar”, Ungkapnya.

 

Selanjutnya proses pemutakhiran data ini memerlukan kerjasama yang baik antara dinas PPKAD, Pihak Kecamatan Maupun Pihak Pekon/Kelurahan. Peran Serta Dari Aparat Pekon/Kelurahan sangat dibutuhkan dalam proses memfasilitasi pendaftaran dan penerbitan sppt baru bagi masyarakat yang belum memiliki SPPT PBB.

 

Sampai dengan hari ini realisasi PBB secara umum baru mencapai 21,40%. tentunya hal ini masih sangat jauh dari realisasi ideal yang diharapkan, demikian halnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum mencapai 50%. Maka untuk dapat merealisasikan  penerimaan PAD Dan PBB tahun 2016 dengan ini saya menghimbau kepada camat, lurah dan peratin untuk segera melakukan upaya-upaya pelunasan pbb dan dalam setiap kesempatan untuk dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting PBB bagi pembangunan. petugas penagih agar lebih pro aktif dalam penagihan PBB, baik tagihan tahun berjalan maupun tunggakan PBB”, Jelasnya.

 

Selanjutnya untuk petugas penanggung jawab/koordinator di kecamatan yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar lebih giat lagi melaksanakan penagihan PBB. kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola PAD untuk segera melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka pencapaian target pad sesuai dengan target yang telah ditetapkan. dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah untuk selalu memonitor dan mengawasi penerimaan PBB dan PAD setiap bulannya.

 

Sementara itu Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lambar Ir. Sudarto menyampaikan rapat koordinasi ini berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kab Lambar No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lambar. Perda No.3 tahun 2012 tentang retribusi Jasa umum. Perda no. 4 tehun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Perda no. 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu. Surat wakil bupati Lambar No.005/267/II.15?2016 tanggal 22 Juli 2016 hal undangan rakor PBB dan PAD tahun 2016.

 

Selanjutnya disampaikanya juga untuk pesertarakor terdiri dari kepala SKPD pengelola/ Penanggung Jawab PAD, Camat Selaku Penanggung Jawab PBB, Tim Intensifikasi PAD dan PBB, Kasi Trantib Kecamatan se Kabupaten Lambar.

 

Kemudian tujuan diadakan rakor tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 khususnya dibidang pendapatan (PBB dan PAD), upaya optimalisasi danlangkah-langkah yang efektif dalam pengelolaan PBB dan PAD untuk mencapai target yang telah di tetapkan dalam tahun 2016, upaya yang diperlkan guna meningkatkan penerimaan PAD, serta diperlukan untuk melakukan validasi piutang PBB-P2 dari pelimpahan Kantor KPP pratama Kotabumi Tahun 1884 sampai dengan 2013  yang akan dilakukan oleh aparat kecamatan dan pekon atau nkelurahan.

 

Target PAD tahun 2016 adalah sebesar Rp44.229.204.311,- naik sebesar Rp.5.468.484.711,- atau (14,11%) dari target tahun 2015 yaitu Rp 38.760.719.600,- dengan realisasi PAD sampai dengan 25 juli 2-16  adalah sebesar Rp.27.197.274.910,-atau (61,49%). Dengan rincian Pajak Daerah sebesar Rp.6.674.788.350-, terealisasi sebesar Rp 3.048.238.057-, atau (45,67%). Retribusi Daerah sebesar Rp 1.505.004.260,- terealisasi 592.684.450,- atau (39,38%). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD sebesar Rp3.285.125.000-, terealisasi Rp 3.600.962.895,88-,(109,61%). Lain-lain PAD yang sah Rp 32.764.286.701,- terealisasi sebesar Rp 19.955.389.507,12 (60,91%),- dengan jumlah total sebesar Rp 44.229.204.311,- terealisasi RP 27.197.274.910,- (61,49%).

 

Masih kata Sudarto secara umum realisasi penerimaan dari PAS seudah mencapai 61,26%, akan tetapi untuk penerimaan daei pajak daerah dan retribusi daerah masih belum mencapai 50% dari target tahun 2016. “ Untuk itu kami menekankan kepada SKPD Pengelola PAD agar nanti di akhir 2016 realisasi peneriamaan pajak Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama”, ujarnya.

 

Kemudian suadah 3 tahun sejak 1  januari 2014 telah melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan khusunya sektor perdesaan dan perkotaan secara mandiri, tugas ini meruakan pekerjaan yang baru dan kompleks yang memerlukan perhatian yang serius dari Pemkab Lambar khusunya pihak terkait karena secara umum penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan da perkotaan menyumbang hampir 45% dari peneriman pajak daerah Kabupaten Lambar.

 

Tahun 2016 pendapatan dari PBB sektor perdesaan dan perkotaan (P2) Kabupaten Lambar di targetkan sebesar Rp 3.017.601.218-, penerimaan PBB-P2 dari wajib pajak sampai dengan 21 Juli 2016 mencapai Rp 733.640.986,- atau 24,31% dari target yang telah ditetapkan.

 

Realisasi penerimaan di 17 kecamatan dengan target 3.017.601.218-, terealisasi Rp. 733.640.986,- (24,31%) meliputi kecamatan Balik bukit dengan target Rp.410.461.396,-terealisasi RP 101.570.507.0(24,75%), Sukau Rp 156.579.880,- terealisasi sebanyak Rp 27.336.186,-(17,48%), Lumbok Seminung Rp 81.603.320,-terealisasi Rp16.345.064,-(20,03%), Sumber Jaya Rp 164.190.303,- terealisasi Rp 15.489.761,-31,51%, Kebun Tebu Rp 118.462.279,- terealisasi Rp 23.311.019 (19,68%), Way Tenong Rp 252.075.474,- teralisasi Rp 35.152.241,-(13,95%), Air Hitam Rp 122.566.805,- Terealisasi Rp 23.150.945,-(18,89%), Belalau Rp 78.832.278,- terealisasi Rp 12.433.297,- (15,77%).

 

Selanjutnya Kecamatan Batu ketulis Rp 212.933.549,- terealisasi Rp 15.693.892,-(7,37%),Sekincau Rp 137.643.554,-terealisasi Rp 97.951.940,-(71,16%),- Pagar dewa Rp 312.054.949,- terealisasi 4 Rp 4.225,334,- (1,35%). Batu Brak Rp 135.233.722,- terealisasi 37. 728.424,- (27,90%). Suoh Rp 152.216.093,- terealisasi sebanyak Rp 33.310.301,-(21,88%). BNS Rp 336.2622.890,- terealisasi  Rp 157.135,695,-( 46,73%).Gedung Surian Rp 134.839.564,- Terealisasi sebanyak R 40.800,- (0,03). Menara Telekomunkasi Rp 139.675.482,- Terealisasi Rp 60.865.900,- (43,58%), PBB PLTA Way Besai  Rp 71.869.680,- terealisasi Rp 71.869.680,- (100%),.

 

Dikataknya juga bahwa berkaitan dengan akan berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September di tekankan dan sangat diharapkan kepada aparat kecamtan pekon/kelurahan agar segera dapat mengintensifkan penagihan PBB-P2 sebelum masa jatuh tempo.” Rakor ini akan diserahkan juga data kompilasi piutang PBB-P2 dari tahun 1994 sampai dengan 2013 dengan jadwal pelaksanan  kegiatan validasi piutang PBB-P2 per kecamtan , piutang ini merupakan penyerahan dari Kementrian Keuangan berdasarkan Berita acara  serah terima No. BA-04/WPJ.28/KP.07/2014 tanggal 02 Januari 2014. Berita acara ini berkaitan dengan pelaksanaan serah terima atau pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah yang didalamnya termasuk data piutang PBB-P2” Ungkapnya.

 

Dilanjutnya bahwa piutang PBB-P2 yang diserahkan kementrian Keuangan kepada Pemkab Lambar adalah sebesar Rp.1.034.333.458,- dan dengan berita acara No.900/50/II.14/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang penyerahan piutang PBB-P2 dari Pemkab Lambar  ke Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp 315.056.622,-, piutang PBB yang menjadi tanggung jawab Pemkab Lambar untuk dilakukan validasi adalah sebesar Rp 719.276.839,-.

 

“berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan lampung tahun 2014 Piutang PBB-P2  yang diserahkan oleh Kementrian Keuangan kepada Pemkab Lambar harus dilakukan Validasi, dari hasil pengelolaan data yang di lakukan Piutang PBB-P2 yang diserahkan oleh KPP Pratama kepada Pemkab Lambar tersebar di 14 kecamatan dan 79 pekon atau kelurahan”, Tutupnya.(y)