07 Dec 22 18:20 PM

Bupati dan Wabup Hadiri RAKOR Bulanan Pemerintah Kab. Lambar Tahun 2018

Hari Rabu, 28/02/2018 Hotel(Resort) Kec. Lumbok Seminung, Lampung Barat menggelar Rapat Koordinasi bulanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018.

Turut hadir, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan Wakil  Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, Pj. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir SH, Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs. Adi Utama, Asisten Bidang Perekonomian Ir. Natadjudin Amran, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Dra. Hj. Paulina JS. MM, beserta jajarannya, Kepala OPD, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Forkopimda, Muspida,Camat serta Undangan lainnya.

Dalam sambutannya  Bupati Lambar menyampaikan Rapat Koordinasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, karena dari Rapat Koordinasi ini akan diketahui Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan dan Permasalahan-permasalahan yang perlu penanganan secara cepat dan tepat.  Artinya permasalahan yang memang perlu penanganan secara tanggap darurat harus dilakukan secepatnya sebelum timbul permasalahan yang lebih besar lagi.

Pada kegiatan bahan Rakor (Rapat Koordinasi) membahas 5 instansi dengan permasalahan dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta rekomendasi atau saran dari Instansi agar mengajukan usulan dan bertukar pikiran khususnya bagi kegiatan yang nilainya cukup besar, dalam penanganan masalah Lambar, usulan yang diharapkan menghasilkan kerja sama yang baik.

Adapun instansi yang pertama yaitu Perpustakaan dan Kearsipan, akan dilaksanakan kegiatan Roadshow/Talkshow dalam rangka promosi budaya gemar membaca oleh Dinas Perpustakaan Propinsi Lampung di Kabupaten Lampung Barat pada minggu ke 3.

Yang kedua yaitu Instansi Tanaman Pangan dan Hultikultura, meningkatkan produksi padi di Kabupaten Lampung Barat melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), yang selama ini petani hanya menanam 2 kali dalam 1 tahun, dan akan diupayakan menanan 3 kali dalam 1 tahun.

Yang ketiga instansi Dinas Lingkungan Hidup, perlunya dukungan dari seluruh pihak terkait dalam rangka penilaian Tahap II Adipura (P2) yang secara Nasional dilaksanakan serentak sejak tanggal 26 Februari s.d 23Maret 2018. Sebagai titik pantau yaitu Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas.

Yang keempat yaitu Instansi Dinas PMP, Masih banyak Pekon yang belum mengajukan laporan berupa ikhtisar dan DD (Laporan Keuangan Akhir Tahun), Aparat Pemerintah Pekon khususnya PTPKP kurang menguasai pelaporan dikarenakan sering berganti PTPKP.

Yang terakhir yaitu Instansi Kecamatan Sumber Jaya, informasi terlambat mengenai Pagu Indikatif ADP dan DD, belum ada informasi secara tertulis mengenai informasi pembangunan APBD, APBD Provinsi dan APBN yang masuk ke Pekon, tidak semua produk hukum terbaru disampaikan ke kecamatan, tidak ada honor untuk LINMAS Kelurahan sedangkan pekerjaan mereka menumpuk, dan lainnya. (Andi/Kominfo)